DEMOKRASI.TK


AL-ISLAH no 116
Desember 23, 2007, 6:51 am
Filed under: Jihad Tanpa Musuh

JIHAD TANPA

MUSUH

 

 

Pada kesempatan yang lalu, AL-ISLAH no 115 dengan judul SYARIAT telah memberikan bahasan tentang definisi syariat, cakupan syariat, kewajiban mengikuti syariat dan kewajiban meraih pemerintahan agar umat Islam dapat mengikuti syariat yang mana dijelaskan, mustahil syariat bisa diikuti oleh umat Islam tanpa adanya pengawalan, dukungan, peran serta dan legalitas pemerintah.

Pada kesempatan no 115 tersebut juga dibahas bahwa perjuangan meraih pemerintahan di samping agar umat Islam mendapatkan legalitas untuk menunaikan kewajibannya mengikuti syariat Islam juga dimaksudkan agar umat Islam sebisa mungkin dapat mengurangi kemudharatan-kemudharatan yang secara gencar saat ini dihembuskan oleh orang-orang yang benci dan alergi terhadap Islam dan hal itu perlu dilakukan secara urgen saat ini bukan nanti setelah umat Islam kuat dan bersatu.

Di dalam kesempatan no 115 tersebut juga dibahas bahwa umat Islam yang memperjuangkan hal tersebut di atas terbagi menjadi dua kelompok perjuangan, kelompok pertama yang memperjuangkan melalui jalur di luar proses demokrasi seperti yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia –namun MMI dan HTI tidak serta merta mengharamkan pemilu dan menjauhi orang-orang yang berdemokrasi bahkan mereka cenderung membina hubungan baik dengan umat Islam yang berpartai, bahkan lebih jauh dari itu, MMI dan HTI tidak memerintahkan pengikutnya untuk GOLPUT, mereka harus tetap memilih pemimpin yang paling kecil mudharatnya –, kelompok ini berpendapat bahwa demokrasi bukan berasal dari Islam yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasululah SAW dan hal itu menurut mereka berarti bid’ah yang harus dihindari, di samping itu mereka juga berpendapat demokrasi telah merampas hak kedaulatan Allah SWT dan memberikannya kepada rakyat dan itu dapat bernilai syirik. Bila MMI memperjuangkan agar pemerintah melegalkan penerapan syariat Islam tanpa memandang bentuk pemerintahan, berbeda dengan HTI yang berpendapat pemerintahan harus berbentuk kekhalifahan terlebih dahulu baru akan dapat menerapkan syariat Islam.

Kelompok yang kedua adalah kelompok yang berjuang dengan memanfaatkan celah yang ada pada demokrasi seperti partai-partai yang berbasis Islam, mereka menyadari bahwa demokrasi bukan dari Islam namun mereka memandang bahwa dengan realitas perpolitikan yang ada dewasa ini umat Islam tidak akan mungkin bisa meraih pemerintahan kalau tidak mengikuti proses demokrasi, di samping itu mereka juga berdalil bahwa untuk urusan-urusan sosial kemasyarakatan –mu’amalah- yang bukan merupakan ibadah mahdoh, tidak perlu adanya contoh dari Rasulullah SAW dan tekstual ayat yang memerintahkannya, karena para sahabat juga telah melakukan tindakan-tindakan politik yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada perintah tekstual ayat.

Ibnu Aqil dan Ibnu Qoyyim juga berpendapat demikian, bahwa dalam perpolitikan tidak perlu adanya contoh dan perintah syara’, yang penting tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadits, begitu juga pendapat para ulama Ahlus Sunnah Waljama’ah seperti Syaikh Bin Baz, Utsaimin, Albani dan lain-lain –lihat pendapat Ibnu Aqil dan Ibnu Qoyyim pada AL-ISLAH no 099 yang berjudul Mengharamkan Parlemen bagian 1 dan lihat pendapat Syaikh Albani, Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsaimin dan yang lain-lain pada AL-ISLAH no 101 dan 104 yang berjudul Atas Nama Syaikh Albani dan FatwaFatwa Seputar PPD-.

 

MENYERUKAN JIHAD QITAL

Itulah inti dari bahasan buletin no 115 yang lalu, yang memetakan dua kelompok pergerakan dalam memperjuangkan agar penerapan syariat Islam dapat dilegalkan oleh pemerintah.

Namun di luar kelompok tersebut, ada kelompok lain telah dengan sangat lantang dan berani menyatakan haram dan syirik hukumnya mengikuti demokrasi, menurut mereka, syariat Islam tidak mungkin dapat ditegakkan melalui demokrasi yang bukan dari Islam, dan menurut mereka jalan untuk dapat menegakkan syariat Islam hanyalah Jihad, dan dengan sangat tidak meragukan jihad yang mereka maksud adalah jihad qital, dan semakin meyakinkan bahwa jihad yang mereka maksudkan adalah jihad qital yaitu mereka selalu mencontohkan jihadnya para mujahid di Irak dan di Afghanistan yang mereka gambarkan tentara-tentara kafir berantakan menghadapi jihadnya para mujahid, jadi sekali lagi dengan tanpa keraguan dan sangat meyakinkan bahwa untuk dapat menerapkan syariat Islam yang artinya harus meraih dan menguasai pemerintahan menurut mereka jalan satu-satunya adalah dengan jihad qital.

Pernyataan jihad tersebut telah disaksikan oleh para hadirin yang mengikuti jalannya diskusi pada tanggal 19-07-2007 yang diadakan oleh jama’ah al-Islah di masjid Ash-Shinaiyyah, dan bagi para hadirin yang antusias tentu dapat menangkap dan menyimpulkan bahwa jihad yang mereka maksudkan adalah jihad qital, yang kalau dipikirkan lebih jauh, pernyataan mereka tersebut tentu akan menuntut konsekuensi yang sangat besar, yaitu harus mempersiapkan diri untuk dapat menguasai pemerintahan dengan menempuh jalan revolusi atau pemberontakan, bila mereka tidak mengambil konsekuensi tersebut, berarti pernyataan mereka hanyalah pernyataan kosong yang hanya ingin mengharamkan demokrasi dan untuk menyembunyikan bahwa mereka sama sekali belum pernah bergerak untuk dapat menegakkan syariat Islam, atau bisa jadi karena sesungguhnya mereka tidak mempunyai solusi sama sekali yang dapat direalisasikan agar syariat Islam dapat ditegakkan utamanya yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan sebagai realisasi dari tauhid uluhiyah, atau bisa jadi karena mereka tidak memahami dan tidak mengetahui jika syariat Islam hanya bisa ditegakkan melalui dukungan dan legalitas pemerintah, sehingga ketika mereka mengeluarkan pernyataan tersebut mereka tidak mengetahui jika pernyataannya menuntut konsekuensi berupa keharusan merebut pemerintahan dengan jalan kekerasan dalam bahasa politiknya revolusi atau pemberontakan.

Pernyataan mereka tersebut di samping telah menyangkal perjuangan umat Islam yang melalui proses demokrasi juga secara tidak langsung telah menyangkal jalan perjuangan yang ditempuh oleh MMI dan HTI, karena baik MMI maupun HTI tidak akan menempuh jalan kekerasan yaitu revolusi atau pemberontakan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, mari kita kutip sikap HTI dan MMI tersebut :

“HTI tidak memiliki hambatan apa pun untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, seperti partai Islam lainnya,” katanya, seraya menambahkan HTI tidak akan menempuh metode kekerasan dalam mencapai tujuannya, yaitu tegaknya syariah dan kekhalifahan Islam.

http://pelangi-dunia.blogspot.com/
2007/08/hti-menolak-demokrasi.html

“Umat Islam harus terus menggalang semua kekuatan untuk menegakkan syariat Islam dengan jalan tidak melanggar UU. Partai politik Islam juga harus melakukan reformasi menegakkan syariat Islam,”

Detik.Com 30/06/2006 17:30 WIB
Ba’asyir: Syariat Islam Harga Mati

Hal senada disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Ba’asyir ketika memberikan taushiyah di masjid Al-Jihad Kranggan awal juli 2007 lalu, bahwa Indonesia bukan daerah konflik, adalah salah bila menggunakan kekerasan, perang pemikiran harus dilawan dengan pemikiran. Demikian juga yang dipahami oleh Habib Rizieq pemimpin FPI tentang sikap ustadz Abu :

Rizieq mengaku sering dinasehati agar tidak terlalu radikal dalam menegakkan syariah Islam. “Saya juga pernah tanya pandangan beliau tentang pengeboman di Indonesia. Menurut Ustadz, hal itu akan mempersulit dakwah syariah Islam dan beliau tidak setuju itu,” ujar Rizieq.

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/
2006/01/25/brk,20060125-72928,id.html

 

JIHAD TANPA MUSUH

Yang harus dipahami dan disadari oleh kelompok yang mengharamkan demokrasi dan menyerukan jihad qital untuk dapat menerapkan syariat Islam di Indonesia adalah bahwa syariat Islam tidak mungkin akan bisa tegak kecuali dengan dukungan dan legalitas pemerintah, harus dipahami pula bahwa tidak pernah ada syariat Islam yang tegak tanpa adanya peran serta, dukungan dan legalitas pemerintah. Pada masa Rasulullah SAW, syariat Islam dapat tegak karena adanya kepemimpinan/pemerintahan oleh Rasulullah SAW, begitu juga pada generasi para sahabat dan generasi-genarasi sesudahnya, tegaknya syariat Islam selalu diikuti oleh adanya penguasaan pemerintahan oleh Islam. Kelompok ini juga harus memahami sikap para sahabat yang segera memusyawarahkan untuk memilih siapa yang akan menjadi pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW ketika beliau SAW wafat sampai-sampai pemakaman jenazah beliau SAW tertunda karenanya, sikap tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam dalam sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Ibnu Taimiyah yang sangat paham terhadap agama ini berpendapat :

“Harus dipahami bahwa mengurusi urusan rakyat merupakan kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama ini tidak mungkin bisa tegak tanpa adanya negara”

Mauqil Bani Marjah, Shafwah al-Rajul al-Mariidl.

 

Rasulullah SAW sendiri telah menyampaikan :

Dari Usmah al-Bahil, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, “sendi-sendi Islam akan runtuh satu demi satu; setiap kali satu sendi runtuh, akan diikuti oleh sendi berikutnya. Sendi Islam yang pertama kali runtuh adalah pemerintahan, dan yang terakhir adalah shalat.”

(Ahmad).

Pernyataan keras dan tanpa rasa empati dari kelompok ini dalam menolak perjuangan melalui proses demokrasi harus segera mempersiapkan diri untuk dapat merebut pemerintahan dengan jalan jihad qital seperti yang mereka teriakkan dalam diskusi, karena kalau tidak Allah SWT telah mengancamnya :

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat.

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu menga-takan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.

QS. 61:2-4

Perlu diketahui oleh pembaca, teriakan tersebut sesungguhnya telah diperdengarkan kepada saya pribadi dua tahun yang lalu ketika saya tanyakan kepada salah seorang ustadz yang kebetulan menjadi nara sumber dalam diskusi tersebut, kalau memang jalan demokrasi tidak boleh ditempuh karena menurutnya sudah terbukti tidak memberikan hasil apa-apa, lalu mana bukti hasil dari jalan yang ustadz tempuh, ustadz tersebut menjawab tunggu sebentar lagi, sayapun diam sebagai rasa empati dan sebagai bentuk keyakinan bahwa sampai kapanpun ustadz tersebut tidak akan dapat membuktikan apa-apa, karena saya sangat yakin ustadz tersebut belum melakukan apa-apa untuk dapat menerapkan syariat Islam sejak sebelum dua tahun itu hingga detik ini beberapa minggu setelah diskusi.

Kalau mereka dalam diskusi mengklaim telah mempersiapkan jihad, berarti jihad yang akan mereka lakukan adalah jihad tanpa musuh, karena tak seorangpun yang dekat dengan mereka melihat adanya persiapan jihad untuk merebut pemerintahan, kalau mereka mengklaim telah melakukan persiapan jihad, musuh mana yang akan dihadapi?, karena mereka harus mengingat kembali permasalahannya, seruan jihad qital mereka adalah sebagai jawaban atas sikapnya mengharamkan perjuangan melalui proses demokrasi, dan mereka harus menyadari bahwa perjuangan melalui proses demokrasi adalah untuk meraih kepemimpinan pemerintahan, jadi harus ada jihad qital dari mereka untuk merebut pemerintahan.

Namun biar bagaimanapun, umat Islam yang lain harus khusnu’dzan terhadap kelompok ini, yaitu dengan mempersilahkan mereka menempuh jalan yang diyakininya sambil menunggu kiprah mereka dikemudian hari, yang penting mereka bergerak dan berusaha dan tidak sekedar berteriak di dalam majlis, karena musuh Islam letaknya ada di pemerintahan bukan di dalam majlis ta’lim. Bila memang kelompok ini betul-betul ingin berjuang menegakkan syariat Islam tentu kelompok ini akan terus mencari jalan agar perjuangan terus berlanjut, bila para jamaahnya loyo dan melempem, kelompok ini harus mencari jalan bagaimana jamaahnya supaya tidak loyo dan melempem, bila kelompok ini menemui hambatan dalam pengadaan persenjataan canggih dan kekuatan pasukan yang besar, maka kelompok ini harus berusaha untuk mendapatkan persenjataan canggih dan kekuatan personil yang besar, kalau berhenti pada titik itu, maka sampai kapanpun jihadnya adalah jihad tanpa jihad atau jihad tanpa musuh yang hanya ada pada tahap teoritis belaka.

Oleh karenanya, pada kesempatan akhir diskusi, dari kami buletin AL-ISLAH berpesan kepada kelompok ini, agar perjuangan ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan MMI mereka jadikan model perjuangan di negara Indonesia ini pada konteks saat ini, karena beliau dan MMI telah mengalami semuanya dan berijtihad agar lokomotif perjuangannya untuk menegakkan syariat Islam terus berjalan, berpikirlah, mengapa ustadz Abu menggunakan pengacara untuk membela dirinya dan untuk membubarkan densus 88 yang berarti itu menggunakan hukum buatan manusia yang beliau yakini sebagai dien manusia, mengapa tidak dengan jihad qital saja ? Itu semua karena ustadz Abu sudah terjun lapangan dan melihat realitas, dan semoga kelompok ini segera bergerak dan melihat realitas yang ada, tidak teriak saja dari belakang meja.

Dan kira-kira setahun sebelum diskusi dilaksanakan, saya telah menyampaikan kepada salah satu nara sumber dari kelompok penyeru jihad qital tersebut : “mungkin karena antum belum bergerak dan terjun lapangan sehingga antum mengharamkan demokrasi, mungkin kalau antum turun lapangan seperti HTI, antum juga akan mengambil sikap yang sama seperti HTI (mengikuti pemilu)-. Jadi menurut pendapat saya, selama kelompok ini tidak pernah terjun lapangan dan tidak melihat realitas yang ada, maka kelompok ini akan menjadi kelompok yang berjihad tanpa musuh.

■ Malang, 23 Desember 2007

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: