DEMOKRASI.TK


AL-ISLAH no 102
Desember 19, 2007, 3:37 pm
Filed under: mengHARAMkan DEMOKRASI

MENG HARAM KAN DEMOKRASI

Tidak ada yang memungkiri, bahwa Barat menginginkan segala corak kehidupan di seluruh dunia ini mengikuti kemauan dan kepentingan Barat, sementara itu salah satu peradaban yang bertentangan dengan Barat adalah Islam, bila Barat ingin pornografi dilegalkan, Islam menyatakan haram, bila Barat bilang hukum qishas tidak boleh Islam menyatakan harus karena qishas terbukti memberikan keadilan bagi pihak korban dan mencegah kejahatan selanjutnya.

Adanya pertentangan tersebut, mengakibatkan Barat yang merasa terkuat di dunia, memandang perlu untuk melumpuhkan kekuatan Islam sehingga Barat leluasa untuk menguasai segala aspek dan corak kehidupan di dunia ini. Berbagai jalan ditempuh, salah satunya adalah dengan mengisi parlemen-parlemen di negara-negara Islam dengan kader-kader yang secara sadar atau tidak telah membawa misi Barat. Parlemen merupakan tempat yang amat strategis untuk diduduki, karena segala kemauan dapat diputuskan dan dilegalkan di parlemen.

Itu adalah kenyataan yang ada sekarang ini, sehingga sebagian umat Islam memandang perlu bahkan wajib menghadang mereka menguasai parlemen, karena bila tidak maka kemudharatan besar akan dialami oleh umat Islam. Syekh Muhammad Ibn Shaleih Al ‘Utsaimin –rahimahullah- berpendapat/berfatwa tentang perlunya umat Islam masuk ke parlemen :

“Namun jika pemerintahan itu dibiarkan lalu kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang jauh dari cita-cita penerapan syari’at maka ini adalah sebuah kelalaian yang besar yang tidak seharusnya seseorang melakukannya.”

-Al Furqan edisi 42 atau Al-Islah no 101.

Beliau menyebut sebagai kelalaian yang besar bila umat Islam meninggalkan parlemen, sementara itu Syaikh Nashiruddin Albani berpendapat lebih tajam :

“dengan tidak ada keraguan bahwasanya WAJIB atas ummat Islam adanya wakil-wakil dan pemilih-pemilih yang memihak pada wakil-wakil yang berada di atas kebenaran (haq).

AL-ISLAH no 101

 

Begitu juga Syaikh Bin Baz baik secara pribadi maupun melalui Lajnah Daimah yang beliau pimpin berfatwa boleh bahkan menganjurkan umat Islam masuk parlemen, di antara fatwa beliau secara pribadi adalah :

Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu tidak ada masalah untuk masuk ke parlemen bila tujuannya memang membela kebenaran serta tidak menerima kebatilan. Karena hal itu memang membela kebenaran dan dakwah kepada Allah SWT…  Majalah Liwa'ul Islam–Ed.3 zulqa'dah 1409 H

Dan fatwa resmi yang melalui Lajnah Daimah:

….maka ia boleh berbaur dengan partai-partai tersebut atau bergabung dengan partai yang paling dekat dengan al haq.

Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah vol.12, hal.384 no 6290

Allah SWT telah memerintahkan untuk menghadang mereka :

Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. 16:125

Dan Allah memberi julukan yang buruk kepada ulama yang tidak mau menghadang mereka, seburuk ulama-ulama Yahudi dahulu yang membiarkan manusia melakukan kemaksiatan :

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. QS. 5:62-63

Namun sangat disayangkan, ada saja umat Islam yang ghirahnya kepada agama sangat tinggi namun telah begitu saja mengharamkan masuk parlemen yang kalau dikaji hujah-hujahnya nampak tanpa tinjauan nash dan realita yang akurat dan teliti, walaupun banyak ulama yang notabene bukan ulama-ulama harokah yang memfatwakan boleh bahkan mewajibkan masuk parlemen yang tentunya fatwa tersebut dapat dinilai obyektif daripada pembelaan, tetap saja mereka bersikukuh mengharamkan parlemen. Tidak cukup mengharamkan parlemen, jalan untuk menuju ke sanapun yaitu pemilu dan demokrasi juga diharamkan.

Mari kita lihat Fatwa Syaikh Albani yang membolehkan pemilu :

Boleh bagi wanita keluar rumah (untuk ikut Pemilu) dengan syarat-syarat yang telah dikenal untuk wanita, yaitu, memakai Jilbab syar’i (pakaian muslimat), dan tidak bercampur-baur (ikhtilat) dengan laki-laki.; syarat inilah yang pertama. Madarikun nazhar fi siyasah.

Begitu juga Syaikh bin Baz memfatwakan :

……tidak ada masalah dengan kartu pemilu yang membantu terpilihnya para da’i yang shalih dan mendukung kebenaran dan para pembelanya, wallahul muwafiq.

Majalah Liwa’ul Islam–Ed.3 zulqa’dah 1409 H

Fatwa-fatwa selengkapnya dan dari syaikh-syaikh lainnya akan dimuat dalam AL-ISLAH no 104 mendatang yang semoga bermanfaat. Walaupun dengan fatwa-fatwa tersebut sudah sangat cukup untuk menjelaskan mengapa harus ada yang masuk parlemen, namun ada baiknya kita mengkritisi hujah-hujah yang mereka gunakan untuk mengharamkan demokrasi, walaupun tidak seluruhnya kita kritisi karena ruang halaman tetapi semoga dapat mewakili.

PRODUK KAFIR

Salah satu yang masuk katagori sering dilontarkan untuk mengharamkan demokrasi adalah demokrasi bukan berasal dari Islam. Pernyataan ini tidak salah namun memiliki maksud yang tidak benar, maksud mereka menyatakan demikian adalah untuk menyatakan bahwa segala sesuatu yang bukan dari Islam adalah Thaghut, pendapat ini telah kita kritisi dengan kaidah usul “Hukum asal sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”

Perlu diketahui bahwa cikal bakal demokrasi bermula dari hasil pemikiran Plato dalam bukunya Republik pada tahun 427 – 347 SM atau kira-kira 900 tahun sebelum nabi Muhammad SAW lahir, adalah salah bila menilai demokrasi diciptakan untuk menghancurkan Islam, tetapi kalau Barat saat ini memanfaatkan demokrasi untuk menghancurkan Islam itu adalah benar, karena demokrasi sifatnya terbuka dan elastis seperti karet, terbuka artinya siapa saja bisa masuk, kafir, Kristen, komunis dan juga Islam, elastis artinya siapa saja bisa memberi bentuk dan definisi sesuai kemauannya, tidak aneh bila setiap pakar politik mempunyai definisi akademis tentang demokrasi yang berbeda-beda dan tidak aneh pula setiap politikus dan penguasa mempunyai bentuk tersendiri dalam melaksanakan demokrasi.

Presiden Amerika misalnya, menyebut negaranya yang paling demokratis, tetapi banyak rakyat Amerika dan masyarakat dunia menilai Amerika sebagai negara yang paling tidak demokratis karena telah mengabaikan aspirasi rakyatnya dan suara masyarakat dunia yang tidak menginginkan invansi ke Irak. Pemerintahan Soekarno, demokrasinya dinamai demokrasi terpimpin, padahal lawan-lawan politik-nya menilai sebagai tiran. Begitu juga pemerintahan orde baru, demokrasinya dinamai demokrasi Pancasila padahal semua lawan politiknya menilai rezim yang paling otoriter, semua definisi dan bentuk demokrasi tergantung siapa yang menjalankannya, bila sekarang umat Islam menginginkan demokrasi sesuai kemauannya, maka itu sah-sah saja, bila umat Islam secara demokratis mendapatkan kemeangan mayoritas maka sah-sah saja bila ingin menempatkan Al-Qur’an dan As-Sunnah menjadi hukum tertinggi sebagai suara rakyat dan itulah demokrasi.

Apakah hal semacam itu diharamkan dalam agama ? Berhati-hatilah terhadap statement “demokrasi bukan dari Islam” kemudian mengharamkannya, kita tidak apriori, kalau memang sesuatu itu tidak bertentangan dengan Islam tentu tidak boleh dinyatakan haram dan kalau memang bertentangan maka harus dinyatakan tidak boleh, jangan asal yang bukan dari Islam lantas dinyatakan haram, apakah bentuk kerajaan seperti Saudi Arabia berasal dari Islam ? lalu mengapa tidak diharamkan ?

KEBANYAKAN ORANG

Tidak kuat hujah mengharamkan demokrasi dengan menyatakan “demokrasi bukan produk Islam” orang-orang yang ingin mengharamkan demokrasi terus kreatif dan kratif mencari hujah yang dapat mengharamkan demokrasi meskipun akhirnya terkesan asal tembak dan asal keluarkan hujah, seperti hujah berikut yang bagai jauh panggang dari api, saya katakan demikian karena antara nash yang diberikan dengan obyek yang didalili tidak mengena sama sekali, yang penting ada api dan ada panggangan :

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. 6:116

Ayat di atas memang tampak berkorelasi dengan dhahir demokrasi yang menentukan kemenangan atas suara terbanyak, sehingga nampak cocok untuk mengharamkan orang yang berjuang melalui pemilu dan parlemen yang kemenangannya ditentukan atas suara terbanyak, argumen mereka dengan ayat tersebut :

“bukankah Allah melarang untuk mengikuti orang banyak, lalu kenapa ikut demokrasi yang memenangkan suara terbanyak, bukankah hal itu berarti mengikuti suara terbanyak atau mengikuti kebanyakan orang ?”

Hanya karena dalam nash ada frase “kebanyakan orang-orang” dan demokrasi menentukan “kemenangan atas suara terbanyak” lalu dinyatakan demokrasi haram berdasarkan nash tersebut, tapi baiklah, benarkah larangan mengikuti kebanyakan orang dalam ayat tersebut berkorelasi dengan orang-orang yang berjuang masuk parlemen yang harus melalui pemilu ?

Ayat tersebut adalah larangan mengikuti kebanyakan orang yang hidup dalam kejahiliyahan, baik dahulu atau sekarang, misalnya, ketika ayat ini turun, wacana yang lagi eksis saat itu adalah tentang haram tidaknya binatang sembelihan, Allah telah menghalalkan binatang yang disembelih atas nama-NYA, sementara orang-orang kafir mengharamkannya, begitu juga sebaliknya Allah menghalalkan tetapi orang-orang kafir mengharamkan, Terhadap hal ini Allah SWT melarang nabi SAW mengikuti orang-orang jahiliyah yang pada waktu itu mayoritas, begitu juga saat ini, jangan mengharamkan sesuatu –misalnya : poligami- hanya karena telah banyak orang yang mengharamkannya, itulah maksud ayat tersebut.

Memahami ayat tersebut dengan hanya memfokuskan “larangan mengikuti banyak orang” tanpa mengetahui mengapa Allah melarangnya juga..

 

dapat menimbulkan kesalahan besar, bukankah hampir seluruh orang-orang kafir Mekah akhirnya berbondong-bondong masuk Islam dan hanya sedikit saja yang tetap kafir, apakah lantas Islam sesat karena kebanyakan orang ikut Islam dan apakah sisa orang-orang musyrik yang tidak masuk Islam justru berada pada jalan yang lurus karena menjadi kelompok yang sedikit orang, dan apakah lantas sesat mayoritas umat yang memilih Utsman untuk menjadi Amirul Mukminin ? Fokus larangan ayat tersebut adalah mengikuti pendapat yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan jangan sampai terkecoh hanya karena pendapat itu mayoritas.

Sementara itu, orang-orang yang berjuang di parlemen dan melalui pemilu, adalah justru berusaha menjidal atau menghadang orang-orang kafir yang ingin melegalkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, adalah tidak tepat orang yang menjidal dan menghadang dikatakan mengikuti orang-orang yang akan menentang hukum Allah, maka penerapan ayat tersebut untuk mengharamkan perjuangan mereka di parlemen melalui pemilu “bagai jauh panggang dari api” antara dalil sama obyek berbeda topik.

Orang-orang yang berjuang menghadang orang-orang kafir-sekular yang akan membuat hukum yang akan bertentangan dengan hukum Allah lalu kalah tidak bisa dikatakan mereka telah ikut menyetujui hukum tersebut, bagaimana bisa orang yang menentang dikatakan ikut menyetujui keluarnya RUU tersebut, sampai sekarang tidak ada yang mengatakan PDIP dan PDS menyetujui keputusan RUU SISDIKNAS, semua orang tahu mereka adalah penentang utama dan yang akan tetap berjuang membatalkannya. Justru apakah yang diam tidak berjuang menentang mereka yang patut dikatakan telah menyetujui, karena ada pepatah diam berarti setuju ?

 

Dalam sistem demokrasi memang benar suara mayoritas sebagai penentu menang atau kalah, tetapi tidak benar bila dikatakan untuk menentukan yang haq dan yang bathil, sama dalam perang, keberhasilan dalam menghancurkan musuh adalah sebagai penentu menang atau kalah bukan penentu haq atau bathil. Rasulullah pernah kalah dalam perang, tetapi bukan berarti beliau dalam jalan yang bathil, orang kafir pernah menang dalam perang, bukan berarti orang kafir berada pada jalan yang haq, apakah ada yang menilai perang sebagai sistem yang haram karena rasulullah pernah kalah ?.

Begitu juga berjuang dalam demokrasi, kekalahan umat Islam tidaklah berarti mengakui yang mayoritas sebagai yang benar tetapi harus secara gentle mengakui yang mayoritas telah menang, apakah hal tersebut dapat dikatakan telah mengikuti kebanyakan orang ?

Manakah yang sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah, apakah orang-orang yang menghadang orang-orang kafir-sekular di parlemen yang akan membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah ataukah yang diam saja membiarkannya ? Jujur saja, sampai saat ini tidak ada satupun langkah nyata untuk menghadang mereka ? apa iya rasulullah mengajarkan demikian, apa iya para salafus shalih seperti itu ?.

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

QS. 103:3

Demikianlah kajian ini, semoga dengan mengkritisi dua hujah yang dilontarkan untuk mengharamkan demokrasi tersebut dapat mengetahui kesalahan khas yang selalu ada yaitu bagai jauh panggang dari api.

Malang, 19 Desemberi 2007

 

Iklan