DEMOKRASI.TK


AL-ISLAH no 099
November 26, 2007, 7:25 am
Filed under: Mengharamkan Parlemen (1)

MENGHARAMKAN PARLEMEN (1)

Parlemen artinya dewan perwakilan rakyat, tempat menggodok segala ketentuan untuk mengatur perkara-perkara rakyat, misalnya menentukan boleh tidaknya pornographi, perjudian, kemaksiatan, berjilbab, mendirikan gereja, mendirikan masjid, prekawinan beda agama, perkawinan homo, dan lain sebagainya bahkan parlemen dapat mengatur, membatasi, melarang, membebaskan atau mendukung para dai untuk berdakwah.

Bila yang duduk di parlemen kebanyakan orang-orang kafir, maka akan banyak keputusan yang mengakomodasi kepentingan kafir dan sangat mungkin akan merugikan Islam, bila yang duduk para mafia maka akan banyak keputusan yang mengakomodasi kepentingan mafia, bila yang duduk orang-orang yang ingin menjaga nilai-nilai ke-Islam-an, maka akan banyak ketentuan-ketentuan yang bernuansa ke-Islam-an atau minimal mengurangi kerugian Islam.

Itulah kenyataannya, tengoklah parlemen yang ada di perancis, karena tidak seorangpun yang memperjuangkan nilai-nilai ke-Islam-an di sana, maka tidak satupun ketentuan yang berpihak kepada Islam, bahkan hampir semua ketentuan yang menyangkut soal agama sangat merugikan Islam, seperti melarang umat Islam berjilbab, bergamis, berjenggot, dan lain-lain, begitu juga yang terjadi di Yunani, karena tidak ada seorangpun yang memperjuangkan Islam dalam parlemen, maka sampai detik ini tidak satupun masjid yang telah didirikan di Yunani, bukan karena umat Islam di sana tidak mampu membiayai pembangunan masjid, tetapi karena dilarang mendirikannya, umat Islam di sana yang akan menunaikan sholat Jum’at atau sholat Ied harus menggunakan gedung seni yang hanya ada satu dan harus meminta izin terlebih dahulu.

Tidak usah jauh-jauh, di Indonesia ini dulu, ketika parlemen dikuasai oleh mayoritas sekular (masa rezim Suharto) pernah dihasilkan sebuah ketentuan yang mengharuskan para Ustadz mendapatkan izin terlebih dadulu untuk berkhotbah berdakwah, begitu juga yang terjadi dengan Ustadz Ba’asyir yang harus melarikan diri ke Malaysia karena dakwahnya di masa rezim Soharto dan baru kembali ke Indonesia setelah lengsernya rezim Suharto.

Adanya perda-perda bernuansa Islam yang menguntungkan kehidupan dan kepentingan umat Islam, adanya sikap nyata pemerintah dalam memberantas perzinahan dan perjudian dengan menangkapi para pelakunya, juga adanya kebebasan berpakaian muslim di sekolah-sekolah umum yang dahulu pada masa rezim Orede Baru dilarang, semua itu tidak lepas dari keputusan-keputusan parlemen /pemerintah.

Sejarah juga telah membuktikan, bahwa tidak ada kepentingan umat Islam yang terakomodasi tanpa peran serta pemerintah, pada masa rasulullah, terjaganya keamanan umat Islam berada di antara orang-orang Yahudi, Nasrani dan majusi tidak lepas dari peran pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintahan rasulullah, begitu juga masa-masa setelahnya, kepentingan umat Islam dapat terjaga dan terakomodasi ketika ada orang-orang yang mengurusi dan membela Islam dalam pemerintahan, Abu Bakar ra, dapat memutuskan akan menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat karena beliau berada dalam pemerintahan dan sebagai khalifah.

Bila umat Islam di Indonesia ini meninggalkan parlemen, maka akan sangat kesulitan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan sebaliknya parlemen akan dikuasai oleh orang-orang kafir yang akan memperjuangkan dan melegalkan kepentingan mereka yang akhirnya tidak mustahil akan merugikan umat Islam seperti di Perancis, Yunani, Denmark dll.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan,

“Harus dipahami bahwa mengurusi urusan rakyat merupakan kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama ini tidak mungkin bisa tegak tanpa adanya negara”

Mauqil Bani Marjah, Shafwah al-Rajul al-Mariidl.

Ketidak-mungkinan tersebut pernah dialami oleh Ustadz Ba’asyir, ketika beliau mengusulkan kepada pemerintahan daerah Solo agar menerbitkan perda yang bernuansa Islam, usul beliau ditolak mentah-mentah, padahal yang diusulkan baru sebatas bernuansa Islam.

MENGHARAMKAN PARLEMEN DAN KONSEKUENSI LOGISNYA

Anehnya, walaupun kenyataannya parlemen dapat menguntungkan Islam bila dikuasai oleh orang-orang yang memperjuangkan Islam dan dapat merugikan Islam bila dikuasai orang-orang kafir dan sekular, ada saja beberapa kelompok umat Islam yang mengaku mengkaji akidah secara shahih dan menolak sekularisme tetapi mengharamkan parlemen.

Kelompok yang mengharamkan parlemen terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya : pertama, ada kelompok yang mengharamkan secara total dan mengharamkan memasukinya, tetapi mereka berpendapat wajib taat kepada pemerintah walaupun parlementer, dan kelompok ini tidak berusaha sedikitpun untuk mengambil alih pemerintahan dan mengubah bentuk pemerintahan supaya tidak parlementer.

Tentu saja kelompok ini harus menerima konsekuensi logis –sunnatullah- dari pendapatnya, yaitu mereka harus taat kepada pemimpin yang dihasilkan melalui cara yang haram, bukankah pemerintahan yang diperoleh dengan cara yang haram berarti pemerintahan yang dihasilkan juga haram dan apakah pemerintahan yang haram wajib ditaati ?, dan apakah mungkin bila umat Islam mengikuti pendapat kelompok ini yaitu mengharamkan parlemen akan mempunyai seorang pemimpin muslim ? Karena tidak mungkin orang-orang kafir akan memilih pemimpin seorang muslim, Inilah paradoks yang sangat vulgar tetapi harus diikuti oleh kelompok ini.

Harus diketahui pula, bila saat ini umat Islam di Indonesia mempunyai seorang pemimpin muslim dan ada pembelaannya kepada Islam, semua itu tidak lepas dari adanya perlawanan umat Islam di parlemen sehingga orang-orang kafir tidak berhasil memimpin negara ini. Diakui atau tidak, kelompok ini telah menikmati hasil perjuangan saudara-saudara muslim di parlemen yang oleh kelompok ini dinyatakan sebagai perjuangan yang haram, kalau perjuangan itu haram, mengapa kelompok ini taat kepada pemimpin hasil perjuangan haram?

Kedua, ada kelompok yang mengharamkan parlemen dan mengharamkan masuk parlemen dan tidak mau taat kepada pemerintahan parlementer, tetapi kelompok ini tidak menunjukkan adanya usaha untuk mengubah sistem parlemen menjadi sistem yang menurutnya Islami, ada kemungkinan kelompok ini menyadari ketidakmampuan yang luar biasa untuk mengubah bentuk negara ini menjadi negara yang bersistem Islami.

Ketiga, ada kelompok yang mengharamkan parlemen tetapi tidak mengharamkan masuk pemerintahan yang parlementer, mereka mau menjabat dalam pemerintahan asal tidak melalui pemilu, misalnya ditunjuk begitu saja menjadi gubernur, bupati, anggota DPR dan lain-lain, sehingga menurutnya mereka dapat nahi mungkar tetapi tidak melalui jalan yang haram, dan menurut mereka telah ada contoh di Indonesia ini jabatan strategis yang didapatkan tanpa melalui pemilu dan parlemen.

Keempat, ada kelompok yang mengharamkan masuk parlemen dan mengharamkan masuk ke dalam pemerintahan parlementer dan berusaha mengubah sistem negara ini menjadi sistem yang Islami, ini adalah sikap yang paling konsisten terhadap pendapatnya yang mengharamkan parlemen, kelompok ini menyadari bahwa tidak mungkin agama Islam ditegakkan tanpa melalui negara/kekuasaan, dan kelompok ini berpendapat Islam tidak dapat ditegakkan melalui negara/kekuasaan parlementer.

Namun, dari sikap ke empat kelompok yang mengharamkan parlemen ini, akan membuat para pejuang kafir dan sekular leluasa menguasai parlemen, tentu saja sebagai konsekuensi logisnya segala keinginan orang-orang kafir dan sekular akan mendapatkan legalitas negara, dan tidak mustahil umat Islam Indonesia akan mengalami nasib sama seperti umat Islam di Turki, Belanda, Perancis, Yunani dan lain-lain, yang hanya untuk memakai jilbab saja sudah tidak bisa, dan konsekuensi logis lainnya adalah lenyapnya nahi mungkar –sekular baru-, karena tidak mungkin orang-orang kafir dan sekular mengigizinkan nahi mungkar seperti yang diwajibkan oleh Allah SWT.

MENGAPA MENGHARAMKAN

Ada banyak dalil yang digunakan oleh kelompok-kelompok di atas untuk mengharamkan parlemen, ada yang bersifat membuka citra buruk orang-orang yang di parlemen, misalnya dengan mengatakan orang-orang yang berkecimpung di parlemen banyak yang korupsi, orang-orang yang di parlemen banyak yang mengikuti acara-acara bid’ah dan lain-lain, di mana semua itu agar orang-orang mempunyai penilaian buruk terhadap orang-orang yang berjuang di parlemen, padahal semua citra buruk itu kalaupun terjadi bukanlah akibat khas dari berkecimpung dalam parlemen, gaya ini sama persis dengan gaya orang-orang sekular dan Barat yang menghujat para pelaku poligami untuk memberikan citra buruk terhadap ajaran poligami, hujatan semacam itu tidak bisa digunakan sebagai hujah untuk mengharamkan parlemen dan sangat tidak dewasa.

Dalil-dalil ilmiah yang mereka gunakan antara lain, pertama, mereka menyatakan bahwa perjuangan dalam parlemen tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah saw dan akan tertolak :

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan dan perbuatan itu tidak diperintahkan oleh kami maka perbuatan itu terlarang” HR. Bukhori-Muslim

Memahami hadits tersebut sebagai hujah bahwa setiap perbuatan harus ada contoh atau perintah dari rasulullah adalah pemahaman yang kurang hati-hati dan dapat menyalahkan sahabat, misalnya Ali ra, pernah membakar orang-orang murtad, Umar ra. pernah membuat penjara, Utsman ra. pernah membakar mush’af agar tidak terjadi perbedaan susunan surat al-Qur’an di antara umat, di mana semua perbuatan sahabat-sahabat tersebut tidak pernah dilakukan rasulullah saw dan tidak ada perintahnya, perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah ibadah Mahdoh yang harus ada contoh dan perintah, begitu juga perjuangan dalam parlemen bukanlah ibadah mahdoh, sehingga tidak perlu ada contoh dari rasulullah saw, bila para pengharam parlemen menyatakan perjuangan di parlemen harus dengan contoh dan perintah maka mereka harus memberikan hujjah perjuangan tersebut sebagai ibadah mahdoh.

Ibnu Qoyyim pernah menyinggung perjuangan politik yang tidak ada contoh syara’ dalam kitabnya Al-A’lamul Muwaqqi’in :

“Berkata Ibnu Aqil : “Politik ialah adanya langkah-langkah perbuatan yang manusia dapat berada lebih dekat kepada kebaikan, dan lebih menjauhkan dari kerusakan, walaupun tidak terdapat syariat dari rasulullah dan juga tidak ada informasi wahyu”

Lalu Ibnu Qoyyim menyampaikan lagi :

Bila yang dimaksudkan Ibnu Aqil “Tidak ada politik kecuali yang cocok dengan syara” yaitu tidak menyalahi apa yang dinyatakan oleh syara’ maka ini adalah benar, tetapi jika yang dimaksudkan Ibnu Aqil harus sesuai dengan yang disebutkan oleh syara’ saja, maka ini suatu kesalahan, juga dapat menyalahkan para sahabat”

Jadi, pendapat yang menyatakan berjuang di parlemen haram karena tidak ada contoh dari rasulullah adalah pendapat yang tidak hati-hati dalam memahami hadits.

Kedua, mereka yang mengharamkan parlemen berdalih, parlemen adalah sistem Barat, dan kita harus menolak sistem yang datangnya dari Barat karena kita diperintahkan oleh rasulullah SAW untuk menyelisihinya dan menurut mereka sesuatu yang datangnya bukan dari Allah dan rasulnya saw adalah Thaghut yang harus diselisihi :

Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut…. QS. 4:76

Semua umat Islam sepakat bahwa Thaghut harus diselisihi, namun apakah setiap yang dari Barat harus diberi label Thaghut ?. Misalnya, menuntut ilmu di SD selama 6 tahun, SMP dan SMA 3 tahun dan seterusnya adalah sistem yang datangnya dari Barat bukan dari Islam, Rasulullah telah memberikan contoh dalam menuntut ilmu tidak membedakan kelas dan tidak dibatasi oleh waktu, bila parlemen dihukumi sebagai thaghut karena dari Barat maka konsistensinya adalah sistem pendidikan seperti di atas juga harus dihukumi sebagai Thaghut, tetapi kenyataannya hanya parlemen yang dithagutkan, konsistenkah ?

Contoh lagi yang datangnya dari Barat : bila kita membayar tagihan telephone atau HP atau jasa dan produk yang lainnya, kita akan melihat bahwa kita dikenai pajak 10% dan pajak 10% ini datangnya bukan dari Islam tetapi dari Yahudi dan Kristen, mari kita lihat ayat tersebut dalam ALKITAB :

…. aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Injil Lukas 18:12

Bila kita mempunyai kendaraan bermotor, kita wajib membayar pajaknya setiap setahun sekali, padahal Islam menentukan kendaran tidak dikenai zakat, contoh lagi, libur kerja dan sekolah pada hari SabtuMinggu, adalah berasal dari Kitabnya orangorang Yahudi dan Kristen, kita kutip ayatnya :

Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan…. Keluaran 20:8-10

Banyak sekali pondok-pondok yang dikelola oleh orang-orang yang mengharamkan parlemen tetapi libur pendidikan pondoknya hari Sabtu dan Minggu sama dengan ketentuan orang yahudi dan Nasrani, dan masih banyak yang datangnya dari Barat tetapi tidak diharamkan oleh orang-orang yang mengharamkan parlemen.

Mengapa semua itu tidak diharamkan tetapi parlemen diharamkan, padahal semuanya dari Barat bahkan nyata-nyata dari Yahudi dan Kristen dan semuanya tidak ada contoh dari rasulullah, konsistenkah pendapat yang mengharamkan parlemen ?

Syaihk Albani menyatakan bahwa beliau tidak menemukan dalil-dalil yang mengharamkan perjuangan di parlemen, sehingga boleh umat Islam mendukung perjuangan dalam parlemen selama di sana ada orang-orang yang memperjuangkan kepada kebaikan dan menghindarkan dari keburukan.

Bersambung……..

[ Malang, 26 Nopember 2007 ]

Iklan