DEMOKRASI.TK


AL-ISLAH no 100
Desember 6, 2007, 2:51 pm
Filed under: Mengharamkan Parlemen (2)

MENGHARAMKAN PARLEMEN 2

Pada kesempatan yang lalu –AL-ISLAH no 099-, kita telah mengkritisi dua hujah yang digunakan untuk mengharamkan berjuang dalam parlemen, hujah pertama yang menyatakan bahwa berjuang di parlemen itu haram karena tidak ada contoh nabi dan tidak adanya perintah, hujah ini bagus tapi telah mengesampingkan perbuatan para sahabat bahkan dapat menyalahkan para sahabat, karena ketika menjadi pemimpin banyak perbuatan sahabat yang tidak ada contoh nabi dan perintah, Ibnu Qoyyim dalam kitabnya Al-A’lamul Muwaqqi’in menyinggung soal perbuatan dalam politik :

Bila yang dimaksudkan “Tidak ada politik kecuali yang cocok dengan syara” yaitu tidak menyalahi apa yang dinyatakan oleh syara’ maka ini adalah benar, tetapi jika yang dimaksudkan harus sesuai dengan yang disebutkan oleh syara’ saja, maka ini suatu kesalahan, juga dapat menyalahkan para sahabat”

Pendapat Ibnu Qoyyim tersebut selaras dengan kaidah Ushul :

“Hukum asal sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”

Syaikh Nashiruddin Albani –semoga Allah merahmati- ketika dimintai fatwa oleh FIS tentang hukum berjuang di parlemen beliau berpendapat :

….oleh karena itulah kami tidak menasihati seseorang untuk mencalonkan dirinya, akan tetapi aku tidak melihat sesuatu yang melarang masyarakat muslim apabila ada calon-calon yang memusuhi Islam dan ada pula di tengah mereka calon-calon dari golongan Islam dari partai yang aneka ragam manhajnya….

Bahkan beliau menasehatkan untuk mendukung perjuangan dalam parlemen :

maka aku nasihatkan tiap-tiap orang Muslim untuk memilih dari mereka golongan Islam saja, dan siapa saja yang lebih dekat kepada manhaj ilmiyah yang shahih….

Para ulama’pun sepakat bahwa hukum asal perbuatan –muamalah- adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, parlemen adalah muamalah, maka tidak bisa mengharamkannya dengan dalih tidak ada contoh dan perintah.

 

Hujah kedua yang telah kita kritisi adalah yang menyatakan parlemen adalah thaghut karena parlemen lahir bukan dari Islam tetapi dari luar Islam –Barat-, pendapat ini benar dari sisi penyebutan bahwa parlemen bukan dari Islam melainkan dari Barat, namun generalisasi segala sesuatu yang dari Barat sebagai Thaghut dapat menjadi kesalahan besar yang akan menyebabkan masalah besar pada umat Islam, karena telah banyak sistem dari Barat yang telah dijalani oleh seluruh umat Islam termasuk oleh yang men-Thaghut-kan parlemen, misalnya :

Pajak 10%, tidak seorangpun dari umat Islam yang tidak membayar pajak 10%, misalnya pembayaran telephone, pembelian mobil, ticket pesawat dan lain-lain, di mana sistem pajak 10% bersumber dari kitabnya orang Yahudi dan Kristen.

Menuntut ilmu di SD 6 tahun, SMP dan SMA 3 tahun bukanlah sistem dari Islam tetapi dari Barat,

Libur sekolah dan kerja pada hari Sabtu dan Minggu adalah ketentuan dari Yahudi dan Kristen yang didasarkan pada ajaran kitab mereka untuk menghormati hari sabat, bagi Yahudi sabat adalah Sabtu, dan bagi Kristen sabat adalah Minggu.

Dan masih banyak lagi. men-Thaghut-kan parlemen sementara yang lainnya tidak bahkan terus dijalani, melahirkan sebuah pertanyaan, mengapa pilih-pilih obyek yang di-thaghut-kan ?.

Hujah yang kedua ini cukup dijawab dengan pendapat syaikh Albani, bila beliau tidak melihat adanya yang melarang berjuang dalam parlemen, maka yang sependapat dengan beliau tidak akan dapat men-thaghut-kan parlemen, namun pendapat beliau tersebut masih boleh dibantah, karena beliau bukanlah seorang nabi yang terbebas dari kesalahan, oleh karena itu, sebelum men-thaghut-kan segala sesuatu harus benar dahulu dalam mendefinisikan thaghut, kesalahan dalam mendifinisikan thaghut dapat memberikan implikasi yang sangat besar.

HUJAH-HUJAH YANG LAIN

Sekarang mari kita kaji hujah-hujah yang lain selain dua hujah di atas yang digunakan untuk mengharamkan parlemen, karena terbatasnya ruang halaman, tentunya tidak semua akan kita kaji, namun semoga dapat mewakili.

Hujah ketiga, menurut yang mengharamkan parlemen, bathilnya parlemen dikarenakan parlemen tidak mungkin menghasilkan seorang khalifah tetapi yang dihasilkan adalah seorang presiden, argumentasi ini didasarkan atas tekstual hadits-hadits yang menyebutkan kata khalifah dan tak satupun menyebut kata presiden, salah satu hadits yang dimaksud adalah :

……. Rasulullah saw bersabda : Dulu Bani Israel selalu diurusi oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal, segera digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada lagi nabi sesudahku, tetapi nanti akan muncul banyak khalifah. HR. Imam Muslim

Memang, rasulullah tidak pernah menyebut kata presiden dalam sabda-sabdanya, hanya kata khalifah yang beliau sebut, namun harus dipahami, penyebutan kata khalifah dalam hadits-hadits beliau tersebut tidak menunjukkan perintah beliau untuk menolak bentuk pemimpin yang lain. Penyebutan itu hanya bersifat kabar akan masa depan.

Umar ra. sendiri ketika menjadi pemimpin umat menggantikan khalifah Abu Bakar ra. tidak mau dirinya disebut sebagai khalifah tetapi beliau meminta disebut sebagai amirul mukminin. Khalifah atau bukan, yang penting dapat mengurusi umat Islam baik itu presiden, perdana menteri, raja, putra mahkota ataupun Sultan, coba kita amati, Saudi Arabia misalnya, yang berbentuk kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja, kalau kita kritis, bentuk kerajaan ini tidak digunakan oleh rasulullah saw, padahal sebelumnya telah ada contoh, misalnya kerajaan mesir dengan raja Fir’aun yang turun temurun, apakah lantas para ulama mengharamkan kerajaan Saudi Arabia hanya karena tidak sama dengan yang dicontohkan rasulullah bahkan bentuk kerajaan telah dicontohkan oleh orang-orang kafir dan musyrik ?.

Dan kalau mau lebih kritis lagi, pemilihan pemimpin pada pemerintahan parlementer lebih dekat pada pemilihan khalifah daripada bentuk kerajaan, pada pemerintahan parlementer dan khalifah seorang pemimpin sama-sama harus mendapat daulat dari rakyat untuk mengurusi urusan rakyat, sementara pada bentuk kerajaan, penentuan seorang raja adalah berdasarkan keturunan, rakyat tidak berhak menentukan, tapi tidak seorang ulama’pun yang menyatakan bentuk pemerintahan kerajaan menyalahai sunnah rasulullah saw karena hal ini juga masuk dalam bab muamalah, para ulama paham bahwa esensinya bukanlah bentuk pemerintahannya, tapi yang penting pemimpin atau pemerintah yang mau mengurusi urusan umat Islam.

Hujah keempat, menurut yang mengharamkan parlemen, bathilnya parlemen karena di dalamnya terdapat orang-orang yang menentang hukum Allah SWT dan memperolok-olok ayat-ayat Allah, padahal Allah melarang kita untuk duduk bersama-sama dengan mereka, dalil yang mereka gunakan adalah QS. 6:68 :

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain.

Hujah tersebut sangat bagus, menyentuh langsung titik persoalan di parlemen, adalah benar bahwa di parlemen, orang-orang kafir dan sekular sedang menentang dan mengolok-ngolok ayat Allah, ingin membuat peraturan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan menentang ketentuan Allah dan memang itulah tujuan mereka masuk ke dalam parlemen. Masih dalam ayat yang sama, orang-orang yang mengharamkan parlemen mengutip kalimat selanjutnya bahwa kita harus meninggalkan mereka.

Meninggalkan mereka untuk tidak ikut-ikutan mengolok-ngolok dan menentang ayat-ayat Allah adalah benar selama mereka tidak akan mengatur umat Islam, tapi meninggalkan mereka di parlemen melakukan semua itu sama hal-nya membiarkan mereka menentang ayat-ayat Allah dan mengatur umat Islam, penafsiran ayat tersebut bahwa kita harus meninggalkan orang-orang semacam itu di parlemen begitu saja, tidak sejalan dengan ayat selanjutnya, di mana kita harus mengingatkan mereka agar bertaqwa, dan tidak sejalan dengan ayat-ayat lain di mana Allah SWT mengutuk para ulama yang tidak mencegah mereka :

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. 5:62-63)

Menurut ayat tersebut, Allah memberi gelar buruk kepada para ulama yang membiarkan orang-orang yang berbohong dan mengadakan permusuhan terhadap Allah. Berkenaan dengan ayat di atas Ibnu Jarir –rahimahullah- meriwayatkan :

“Dari Ibnu Abbas ra berkata: ‘Tidak ada ayat di dalam Al-Qur’an yang memberikan cacian bagi para Ulama lebih sangat dari ayat ini.” Demikian pula Adh-Dhahak berkata: “Tidak ada ayat yang sangat menakutkan bagiku melebihi dari ayat ini.” Tafsir Ibnu Katsir

Dan dalam ayat yang lain Allah memerintahkan umat Islam untuk menjidal mereka :

Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. 16:125

Meninggalkan parlemen, berarti kita telah menutup pintu untuk menjidal mereka, berarti pula kita telah menutp pintu nahi mungkar. Menafsirkan QS. 6:68 sebagai dalil untuk meninggalkan parlemen adalah bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, padahal tidak ada satupun pertentangan dalam ayat-ayat Allah, bila tafsir atas ayat-ayat bertentangan dengan ayat-ayat lain, maka bathil-lah penafsiran tesebut :

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an? Kalau kiranya al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentu-lah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. QS. 4:82

Hujah kelima yang digunakan untuk mengharamkan berjuang di parlemen adalah pengambilan keputusan didasarkan atas suara terbanyak –mayoritas- yang didapat dari voting. Padahal sesuatu yang telah haq berdasarkan nash maka tidak perlu lagi diperdebatkan untuk menentukan benar tidaknya apalagi ditentukan berdasarkan voting. Misalnya, tentang pornographi, tidak perlu lagi diperdebatkan boleh tidaknya ada di Indonesia, karena nash jelas-jelas mengharamkannya, sementara itu dalam parlemen hal ini justru menjadi perdebatan.

Hujah kelima dapat dibilang ilmiah dan dekat kepada sasaran bila memang benar kenyataannya dan kondisinya seperti itu, namun benarkah orang-orang dalam parlemen secara bersama-sama sepakat ingin memutuskan sesuatu melalui voting ?.

Misalnya tentang pornografi, benarkah semua anggota parlemen secara bersama-sama menyatakan, mari kita adakan rapat dan kita adakan voting untuk menentukan boleh tidaknya pornografi di Indonesia, bila nanti yang “boleh” lebih banyak maka pornograpi tidak dilarang sebaliknya kalau yang “tidak” lebih banyak maka pornografi dilarang ada di Indonesia ?

Gambaran seperti ini adalah gambaran yang tidak akurat dan tidak teliti, lahirnya perdebatan, deadlock lalu voting adalah telah melalui proses panjang dan melelahkan antara pihak pro dan kontra, jahat dan baik, kafir-sekular dan Islam, pihak yang ingin memperjuangkan Islam tidak begitu saja dapat melegalkan keputusan yang bernuansa Islam, orang-orang kafir yang secara alamiah misinya bertentangan dengan ajaran Islam tidak akan diam saja dan dengan sekuat tenaga dan pikiran akan menghalangi perjuangan Islam di parlemen, begitu juga orang-orang kafir dan sekular, mereka ingin kepentingannya dilegalkan.

Bila tidak ada yang mendukung perjuang-an Islam di parlemen, maka tidak mustahil misi perjuangan orang-orang kafir dan sekular yang akan lebih kuat, apalagi bila semua umat Islam bersikap sekular dengan meninggalkan parlemen, niscaya orang-orang kafir dan sekular yang akan berhasil dan leluasa melegalkan hawa nafsunya.

Voting di parlemen tidak sama dengan voting untuk memilih naik kereta atau bus, untuk memilih warna hitam atau putih, tapi voting di parlemen adalah sebagai penentuan akhir kalah-menang antara si jahat dan si baik, kafir-sekular dan Islam setelah

melalui perang argumentasi panjang. Bagi orang-orang yang berjuang di parlemen, voting bukanlah untuk menentukan benar atau salah, tetapi untuk menentukan siapa yang menang dan kalah, bisa kafir-sekular bisa juga Islam, sama seperti perang, bukan untuk menentukan benar atau salah, rasulullah pernah menang dan juga pernah kalah dalam perang.

Itulah hujah-hujah yang digunakan untuk mengharamkan parlemen dan kajian kritis-nya, dan masih banyak hujah-hujah yang digunakan untuk mengharamkan parlemen, sebetulnya, semakin banyak hujah yang dilontarkan untuk mengharamkan parlemen tentunya akan memberikan image negatif, karena seakan-akan hujah-hujah tersebut dilontarkan hanya untuk memenuhi target yang penting parlemen haram, tapi semoga saja tidak, namun demikian, hujah-hujah tersebut perlu ditanggapi untuk menghilangkan syubhat, dan pada beberapa nomor mendatang akan kita kaji hujah-hujah yang lain –Insya Allah- yang akan kita kelompok-kan menjadi dua kelompok, kelompok pertama akan kita kaji dalam topik bahasan “MENGHARAMKAN DEMOKRASI” dan kelompok kedua akan kita kaji dalam topik “BOOMERANG”, namun sebelumnya kita akan kaji fatwa syaikh Albani seputar par-lemen, pemilu dan demokrasi dengan topik “ATAS NAMA SYAIKH AL-BANI”.

Dari kajian di atas, untuk sementara kita dapat menyimpulkan, bahwa kesalahankesalahan dalam mengharamkan parlemen terbagi ke dalam dua kelompok kesalahan, yaitu kesalahan dalam memahami obyek dan kesalahan dalam memahami dalil, dan semoga diskursus –kajian- ini menjadikan kita tidak mudah mengatakan ini halal dan ini haram dan mendorong untuk mengkaji secara teliti, baik dan mendalam, baik dalil-nya sendiri atau obyek yang akan dikenai dalilnya.

[ Malang, 6 Desember 2007 ]

Iklan