DEMOKRASI.TK


AL-ISLAH no 113
Desember 23, 2007, 6:14 am
Filed under: Ustadz Ba'asyir & UU Indonesia

Ustadz Abu

Bakar Ba’asyir

Dan UU Indonesia

 

 

Yang orang pada umumnya pahami tentang sikap ustadz Abu –panggilan akrab ustadz Abu Bakar Ba’asyir- terhadap UUD 45 dan Pancasila adalah beliau menolak UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pemahaman orang-orang tersebut tidak dapat disalahkan karena statemen-statemen beliau dapat diartikan demikian, misalnya :

“Sayangnya negara ini sudah kejeglong, terjerumus sejak merdeka. Di mana kejeglong-nya? Dia tidak mau milih syariat Islam sebagai sistem negara akibatnya negara ini dalam kegelap-an,” kata Ba’asyir yang disambut tepuk tangan hadirin. Plok…plok…plok…

“Indonesia mengikuti langkah setan karena menjadikan syariat Islam sebagai salah satu sumber hukum. Yang benar itu syariat Islam dijadikan satu sumber hukum. Itu baru tidak mengikuti langkah setan,” lanjutnya.

Detik.Com 03/07/2006 13:55 WIB
Ba’asyir: Indonesia Kejeglong Tak Pilih Syariat Islam

Dalam sebuah seminar tanggal 25-11-2006 di Aula Balai Diklat Depsos, Jogjakarta, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang bertema “Politik Hukum Islam di Indonesia.” Ustadz Abu menyampaikan orasinya tentang UU di Indonesia :

Dalam memahami dien pun jangan hanya dipahami sebagai agama. Sebab, agama gambarannya hanya sekumpulan ritual, sedangkan dien salah satu maknanya adalah undang-undang untuk mengatur hidup, baik yang hak maupun yang bathil. Jadi, selama undang-undang yang dibuat bertujuan mengatur hidup, maka hal itu juga dapat disebut dien. Oleh karenanya, Islam juga disebut dien, bahkan dinyatakan oleh Allah sebagai satu-satunya dien yang diridhai.

Jika kita kembali kepada definisi di atas, maka KUHP juga termasuk dien. Demikian juga demokrasi yang bertujuan mengatur hidup manusia, dapat disebut sebagai dien walaupun hanya mengatur beberapa aspek. Dari kenyataan itu, maka dien dapat dibagi menjadi dua, yaitu dienul hak dan dienul bathil. Dienul hak adalah dien yang diturunkan oleh Allah Swt yaitu Islam. Sedangkan dienul bathil adalah dien yang diciptakan oleh manusia. Bathil disini dapat diindikasikan dengan, kemungkinan 100% salah semua atau kemungkinan bercampur antara yang hak dengan yang bathil.

http://swaramuslim.net/more.php?id=5462_0_1_0_m

Statemen-statemen tersebut menggiring kepada pemahaman bahwa ustadz Abu menolak secara total UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sampai-sampai ada yang menilai ustadz Abu telah melakukan tindakan subversif terhadap negara Indonesia, dipenjaranya ustadz Abu dan larinya ke Malaysia pada masa Orde Baru sehubungan dengan penolakannya terhadap azas tunggal Pancasila menambah kuatnya pemahaman tersebut.

Namun bila melihat kiprah-kiprah ustadz Abu dalam usahanya mensosialisasikan syariat Islam, orang akan tergiring kepada pemahaman bahwa ustadz Abu sesungguhnya tidak ingin menggulingkan UUD 45 dan Pancasila, dipenjaranya beliau dan larinya beliau ke Malaysia hanyalah karena beliau menolak azas tunggal Pancasila bukan Pancasila yang ditolak tetapi azas tunggalnya saja yang beliau tolak.

Bila kebanyakan orang tidak mengetahui sikap ustadz Abu yang sesungguhnya terhadap UUD 45 dan Pancasila dalam usahanya mensosialisasikan syariat Islam dan dalam usahanya menyerukan agar pemerintah menerapkan syariat Islam, hal itu karena kebanyakan orang tersebut hanya sampai pada taraf mengetahui wajibnya menerapkan syariat Islam namun tidak berusaha agar syariat Islam dapat tegak di negara Indonesia ini, sehingga dapat dimaklumi bila tidak tertarik untuk mengetahui kiprah ustadz Abu yang dapat dijadikan model/rujukan.

AL-ISLAH mencoba menyajikan rekaman-rekaman kiprah beliau yang terdapat pada situs detik.com dan AL-ISLAH akan menyajikan dengan sesedikit mungkin komentar dan selengkap mungkin kutipan-kutipan kiprah beliau tersebut guna menghindari penggiringan pemahaman oleh AL-ISLAH, diharapkan para pembaca AL-ISLAH menyimpulkan sendiri apa sikap ustadz Abu yang sesungguhnya tanpa dipengaruhi oleh pemahaman AL-ISLAH, mengetahui sikap ustadz Abu yang sesungguhnya terhadap UUD 45 dan Pancasila sangat penting bagi tercapainya penegakan syariat Islam, kesalahan dalam memahami sikap beliau dapat menjadi penghalang bagi perjuangan beliau pada khususnya dan umat Islam yang lainnya pada umumnya, pertama karena tidak adanya kesinergian dalam berjuang yang kedua dapat merusak grand-palinning beliau dan MMI.

USTADZ ABU DAN DPR

Yogyakarta – …..Ketua Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas seusai acara Mudzakarah Pimpinan Nasional I Majelis Mujahidin di Asrama Haji Ringroad Utara Yogyakarta, Selasa (17/8/2004) kepada wartawan menyampaikan rekomendasi MM berkaitan dengan hankam, MM meminta agar DPR menunda pembahasan RUU TNI hingga anggota DPR periode 2004 – 2009 dilantik. “Kami juga menolak campur tangan intelijen asing dalam urusan dalam negeri Indonesia seperti disinyalir KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu bahwa ada 60 ribu agen asing di Indonesia,” katanya.

Sedangkan masalah pendidikan, MM menuntut pendidikan gratis karena pendidikan adalah hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. MM juga menuntut segera dilaksanakannya UU Sisdiknas dan tidak melarang penggunaan jilbab dalam ijazah. MM juga mendesak pemberian sanksi tegas terhadap setiap sekolah yang melanggar UU Sisdiknas.

Detik.com 17/08/2004 12:51 WIB
Majelis Mujahidin Tolak Mega-SBY

USTADZ ABU, UUD 45 DAN PANCASILA

Inilah salah satu keputusan Mudzakarah MMI yang digelar di Yogyakarta, pada 24 Juni 2006 yang berakhir Minggu 25-6-2006. Mudzakarah berlangsung tertutup dan diikuti 150 perwakilan pengurus teras MMI se-Indonesia. Acara berlangsung di Gedung Angkatan Muda Muhammadiyah –AMM- Kotagede, Yogyakarta dan dipimpin langsung Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Pertama, Reaksi pemerintah AS dan Australia yang menekan pemerintah Indonesia agar selalu mengawasi aktivitas sehari-hari Ustadz Abu Bakar Ba’asyir pasca dibebaskan dari tahanan, merupakan bentuk terorisme hukum terhadap kedaulatan hukum di Indonesia. Sebagai negara berdaulat, pemerintah Indonesia harus melakukan pembelaan terhadap ustadz. Jika tidak, berarti pemerintah RI telah menggadaikan martabat dan kedaulatan bangsa demi kepentingan asing.

Kedua, tujuan anarkisme yang dijadikan alasan kelompok sekularis, pluralis, dan liberal untuk membubarkan ormas Islam adalah bagian operasi intelijen asing untuk menghalangi umat Islam yang ingin menegakkan syariat secara konstitusional

Ketiga, tindakan inkonstitusional sejumlah anggota DPR RI yang menjegal Perda anti maksiat harus diusut tuntas sesuai prosedur hukum

Keempat, reaksi yang cepat pemerintah berkaitan dengan tuntutan pembubaran ormas Islam serta pencabutan Perda anti maksiat dengan alasan melanggar Pancasila dan UUD merupakan tindakan diskriminatif.

Kelima, tuduhan penerapan syariat Islam akan menganulir kebhinnekaan adalah fitnah yang keji yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu.

Keenam, adanya terminologi Islam moderat dan Islam fundamentalis adalah politik devide et impera oleh kaum imperialis.

Detik.Com 25/06/2006 11:53 WIB
Diduga Ada Operasi Intelijen Asing
Memecah Umat Islam

USTADZ ABU DAN PERDA

…. saat memberikan tausiyah/tabligh akbar bertajuk “Menyikapi Bencana Alam Menurut Tuntunan Syariat Islam” di Markas Majelis Mujahidin di Jl. Karanglo Kotagede Yogyakarta, Minggu (25/6/2006). Ba’asyir menyampaikan “Perda syariat Islam itu tidak merugikan. Karena itu, kami meminta semua Pemda untuk melancarkan perda itu,” kata Ba’asyir.

Oleh karena itu, kata dia, bila ada daerah yang ingin memberlakukan syariat Islam, hendaknya didukung, bukan malah ditentang. Sebab dengan Perda itu, umat Islam tidak hanya bisa memberikan perlindungan kepada umat muslim saja, tetapi juga yang non-muslim. “Untung semuanya karena bisa syariat Islam ada akan penuh rahmatan lil alamin,” kata ustadz Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo yang baru saja bebas dari LP Cipinang itu.

Detik.com 25/06/2006 18:55 WIB
Ba’asyir: Perda Syariat Untungkan
Muslim dan Nonmuslim

Hal ini diungkapkan Abu Bakar Ba’asyir ketika menghadiri Milad VI Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Masjid Baiturrahman, Jl. Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (20/09/2006).

“Saya baca koran di pesawat. Di situ Pak Yusuf Kalla menyebutkan bahwa syariat Islam bisa berjalan tanpa Perda syariat. Ini bicara tanpa ilmu,” ucap Ba’asyir sambil tertawa.

Menurut Ba’asyir, jika tanpa aturan, berarti memberi kelonggaran yang luas. “Kelonggaran itu seperti yang mau shalat ya silahkan, yang tidak mau shalat ya silakan juga. Itu sama saja melecehkan,” tutur Ba’asyir.

Ba’asyir lebih lanjut mengaskan bahwa aturan harus tegas. Penegakan syariat harus seperti penegakan aturan lampu merah dalam berlalu lintas. “Jika lampu merah, dan ada kendaraan yang lewat, polisi harus menyemprit, memburu dan memberi hukuman. Sama dengan pelaksanaan syariat,” katanya.

Di depan sekitar 500 orang peserta Milad, Ba’asyir menerangkan bahwa syariat Islam harus dilaksanakan dalam bentuk hukum positif. “Ndak bisa ditawar-tawar lagi, kalau ingin selamat,” ucapnya.

USTADZ ABU DAN HUKUM POSITIF

“Saya sering disoroti, karena terus berjuang dan ingin menegakkan syariat Islam. Kalau Indonesia tetap ingin selamat, harusnya hukum positif Indonesia adalah hukum Islam 100 persen,” kata Ba’asyir dalam diskusi buku di Masjid Syuhada, Jl. Nyoman Oka, Kotabaru, Yogyakarta, Minggu (1/10/2006).

“Itu sunnah nabi yang juga diikuti oleh sunnah khulafaurrasyidin. Tujuan pokoknya adalah harus menjadikan syariat Islam menjadi hukum positif negara 100 persen. Ini harga mati,” kata pengasuh Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo itu.

Detik.Com 01/10/2006 12:42 WIB
Ba’asyir: Syariat Islam Harus Jadi
Hukum Positif di Indonesia

USTADZ ABU DAN KEDAULATAN INDONESIA

Ketika membacakan pembelaan mengenai kewarganegaraannya yang hilang, Ba’asyir sempat menangis. Ia mengungkapkan tuduhan jaksa yang menyatakan ia telah kehilangan kewarganegaraan dan berstatus orang asing karena 14 tahun tinggal di Malaysia.

“Tuduhan ini saya rasakan sangat kejam dan tendensius. Saya tinggal di Malaysia bukan sebagai turis dan bukan pula mencari pekerjaan, tetapi akibat saya menentang penyelewengan Orde Baru, yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satu asas,” paparnya.

Untuk itu ia mengharapkan majelis hakim mempertimbangkan hal ini dengan jernih dan jujur. “Saya WNI dan Indonesia adalah tanah air saya. Di Indonesia saya dilahirkan dan dibesarkan kedua orangtua saya, air dari tanah Indonesia yang saya minum dan makanan yang tumbuh di Indonesia yang saya makan, maka sekembali saya ke Indonesia, saya mengurus KTP karena KTP lama sudah ha-bis,” kata Ba’asyir terbata-bata. (SON)

http://www.kompas.com/kompascetak/0308/22/nasional/505319.htm

USTADZ ABU DAN PEMBELAAN HUKUM

Solo – Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba’asyir rupanya percaya sepenuhnya kepada Tim Pengacara Muslim (TPM) yang selama lebih dari lima tahun ini mendampinginya menghadapi persoalan hukum. Setelah bebas, dia bahkan memberikan mandat resmi kepada TPM untuk menjadi pengacara pribadinya.

Kepercayaan Ba’asyir tersebut diwujudkan dalam surat kuasa yang diserahkan kepada Mahendradatta selaku Koordinator TPM dalam sebuah jumpa pers di kantor pusat Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) di Semanggi, Solo, Rabu (28/6/2006).

Penyerahan surat kuasa tersebut disaksikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo Achmad Slamet, Direktur Pesantren Ngruki Wahyuddin, dan para tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Solo.

Detik.Com 29/06/2006 01:24 WIB
Ba’asyir Tunjuk TPM Sebagai Pengacara Pribadi
MEMAHAMI SIKAP USTADZ ABU

Bila berpatokan pada statemen ustadz Abu bahwa UUD 45 dan Pancasila adalah Dien Manusia dan Islam sebagai Dien Allah dan hanya Islam-lah Dien yang akan diterima disisi Allah, maka tidak salah bila kebanyakan orang mempunyai pemahaman bahwa ustadz Abu menolak UUD 45 dan Pancasila.

Namun bila mengamati kiprah-kiprah beliau seperti yang ditunjukkan pada kutipan-kutipan di hal 2, 3 dan dan 4 kolom pertama, maka orang tidak dapat disalahkan bila memahami bahwa Ustadz Abu juga memakai UUD 45 dan Pancasila untuk menegakkan syariat Islam, misalnya :

– Beliau menolak bila dinyatakan penerapan sya-riat Islam akan menganulir kebhinnekaan, si-kap tersebut dapat diartikan beliau tidak akan menganulir semboyan yang ada pada Pancasila yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
– Beliau tidak setuju bila dinyatakan penerapan perda syariat Islam bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pernyataan itu menurut beliau adalah diskriminatif.
– Beliau meminta masyarakat mendukung PERDA syariat Islam, padahal perda adalah buatan manusia yang berarti Din Nash
– Beliau menyerahkan pembelaan hukum kepada Tim Pengacara Muslim –TPM- dan menggugat Polri untuk membubarkan Densus 88,di mana semua itu harus menggunakan hukum yang dibuat oleh manusia –dien manusia-.

Dan masih banyak kiprah-kiprah beliau dalam menegakkan syariat Islam yang dapat menggiring ke pemahaman bahwa beliau memanfaatkan UUD 45 dan Pancasila untuk menegakkan syariat Islam.

Pemahaman yang benar atas sikap beliau terhadap UUD 45 dan Pancasila di dalam menegakkan syariat Islam akan sangat bermanfaat bagi umat Islam yang ingin bergerak untuk menegakkan syariat Islam, agar semua pengalaman beliau di lapangan dapat dapat dijadikan model sehingga tidak perlu memulai perjuangan dari nol dan agar tercapai kesinergian dan kesinambungan perjuangan seluruh umat Islam.

■ Malang, 23 Desember 2007

Iklan